<!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 false false false IN X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 </xml><![endif]--> Sebagai tindak lanjut pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, dan PP Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka akan dilakukan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang mulai diterapkan pada Januari 2017. Perubahan SOTK ini mencakup seluruh SKPD, termasuk Kelurahan Wates. Secara ...

<!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 false false false IN X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 </xml><![endif]--> Sebagai tindak lanjut pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, dan PP Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka akan dilakukan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang mulai diterapkan pada Januari 2017. Perubahan SOTK ini mencakup seluruh SKPD, termasuk Kelurahan Wates. Secara ...

<!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 false false false IN X-NONE AR-SA </xml><![endif]--> Dalam upaya untuk mendorong pembangunan dan penataan kawasan perkotaan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan inisiasi pembangunan platform kolaborasi melalui program "Kotaku" (Kota Tanpa Kumuh). Bertindak sebagai fasilitator program adalah Faskel Program Kotaku yang sebelumnya telah berpengalaman sebagai fasilitator PNPM Perkotaan, dengan menggandeng beberapa stakeholder, antara ...

<!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 false false false IN X-NONE AR-SA </xml><![endif]--> Dalam upaya untuk mendorong pembangunan dan penataan kawasan perkotaan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan inisiasi pembangunan platform kolaborasi melalui program "Kotaku" (Kota Tanpa Kumuh). Bertindak sebagai fasilitator program adalah Faskel Program Kotaku yang sebelumnya telah berpengalaman sebagai fasilitator PNPM Perkotaan, dengan menggandeng beberapa stakeholder, antara ...

<!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 false false false IN X-NONE AR-SA </xml><![endif]--> Pemilih adalah salah satu elemen pokok sebuah pemilihan umum. Menghadapi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2017, tahapan yang akan segera dilakukan adalah pendataan pemilih yang secara teknis di lapangan dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Pendataan pemilih ini menjadi salah satu faktor determinan yang memengaruhi kualitas Pilkada, dimana data pemilih dapat dikatakan baik apabila memuat semua warga yang ...

<!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 false false false IN X-NONE AR-SA </xml><![endif]--> Pemilih adalah salah satu elemen pokok sebuah pemilihan umum. Menghadapi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2017, tahapan yang akan segera dilakukan adalah pendataan pemilih yang secara teknis di lapangan dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Pendataan pemilih ini menjadi salah satu faktor determinan yang memengaruhi kualitas Pilkada, dimana data pemilih dapat dikatakan baik apabila memuat semua warga yang ...

<!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 false false false IN X-NONE AR-SA </xml><![endif]--> Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bukan merupakan permasalahan domestik rumah tangga, namun merupakan permasalahan sosial yang juga menjadi domain masyarakat, sehingga warga masyarakat dapat melaporkan kejadian KDRT ke aparat penegak hukum, dimana pelaku dapat dipidanakan dan korban dapat memperoleh bantuan hukum dan pendampingan sosial.  Yang harus dilakukan bersama adalah mencegah terjadinya KDRT, yang dimulai dari menjaga hubungan harmonis ...

<!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 false false false IN X-NONE AR-SA </xml><![endif]--> Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bukan merupakan permasalahan domestik rumah tangga, namun merupakan permasalahan sosial yang juga menjadi domain masyarakat, sehingga warga masyarakat dapat melaporkan kejadian KDRT ke aparat penegak hukum, dimana pelaku dapat dipidanakan dan korban dapat memperoleh bantuan hukum dan pendampingan sosial.  Yang harus dilakukan bersama adalah mencegah terjadinya KDRT, yang dimulai dari menjaga hubungan harmonis ...