Dalam upaya untuk mendorong pembangunan dan penataan kawasan perkotaan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan inisiasi pembangunan platform kolaborasi melalui program "Kotaku" (Kota Tanpa Kumuh). Bertindak sebagai fasilitator program adalah Faskel Program Kotaku yang sebelumnya telah berpengalaman sebagai fasilitator PNPM Perkotaan, dengan menggandeng beberapa stakeholder, antara lain Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Sosialisasi Program Kotaku di Kelurahan Wates diselenggarakan oleh BKM Nugroho pada malam Minggu, 17 September 2016 di Balai Kelurahan Wates, dengan mengundang Lurah Wates beserta perangkat kelurahan, Ketua RW dan tokoh masyarakat. Acara dibuka dengan sambutan oleh Ketua BKM Nugroho, Sunardi, S.I.P. yang menyampaikan terima kasih kepada Lurah Wates yang telah membantu pelaksanaan sosialisasi. Sambutan selanjutnya disampaikan oleh Lurah Wates, Agus Wasana, S.I.P., M.M. yang menyambut baik sosialisasi Program Kotaku yang selaras dengan program pemerintah daerah dalam upaya penataan kota, peningkatan kesehatan dan kebersihan lingkungan. Berdasarkan SK Bupati terdapat 2 lokasi di Kelurahan Wates yang ditetapkan sebagai daerah kumuh, yaitu di RW 07 Wetan Pasar dan RW 13 Wonosidi Kidul. Dalam kesempatan ini, Lurah Wates sekaligus secara resmi membuka acara sosialisasi.

Memasuki acara inti, materi sosialisasi disampaikan oleh Senior Fasilitator Faskel Program Kotaku untuk Kelurahan Wates, Arif Yunianto. Dalam paparannya disampaikan bahwa Program Kotaku merupakan amanat Perpres Nomor 2 Tahun 2015, dimana pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas permukiman meliputi peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan.

Tujuan Program Kotaku adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Terdapat beberapa indikator outcome dari program ini yaitu 1) meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan, 2) menurunnya luasan permukiman kumuh, 3) terbentuk dan berfungsinya kelembagaan yaitu Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), 4) penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan, dan 5) meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan mendorong penghidupan berkelanjutan.

Strategi dasar yang ditempuh adalah kolaborasi seluruh pelaku pembangunan dalam penanganan permukiman kumuh, baik dari unsur pemerintah, masyarakat dan stakeholder seperti LSM, akademisi, lembaga donor serta kalangan swasta. Sebagai langkah awal persiapan pelaksanaan Program Kotaku di Kelurahan Wates, maka akan dibentuk sebuah tim yang terdiri dari berbagai unsur seperti BKM, tokoh masyarakat dan pihak pemerintah.

Setelah presentasi materi oleh narasumber, acara dilanjutkan dengan dialog dan selanjutnya acara ditutup.